Edukasi Hukum Penentuan Hak Waris Anak Di Bawah Umur Serta Peranan Pemerintah Dalam Penetapan Ahli Waris
DOI:
https://doi.org/10.65065/yygsjc26Keywords:
Inheritance Law; Minors; Guardianship; Determination Of Heirs; Local Government RoleAbstract
This community service program aims to enhance public understanding and legal awareness regarding minors’ inheritance rights and the role of government institutions in the formal determination of heirs. The program employed a Participatory Action Research (PAR) approach consisting of problem identification, educational planning, participatory legal counseling, and reflective evaluation. The results indicate a significant improvement in community knowledge of inheritance law systems, formal procedures for determining heirs through the court, and the protective role of village governments and related institutions. This initiative is expected to reduce inheritance conflicts, strengthen legal protection for minors, and promote a culture of legal awareness within the community.
References
Badrulzaman, M. D. (2010). Hukum perikatan dalam BW. Alumni.
Bastian, I. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia. Genta Publishing.
Fitriyani, R. (2019). Perlindungan hukum terhadap hak waris anak di bawah umur. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(2), 245–260.
Hadikusuma, H. (2014). Hukum waris adat. Citra Aditya Bakti.
Harahap, M. Y. (2008). Hukum acara perdata. Sinar Grafika.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana.
Nurhayati, S. (2020). Kedudukan anak sebagai ahli waris dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 34–49.
Prasetyo, A. (2021). Peran pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa waris di masyarakat. Jurnal Pemerintahan Desa, 3(2), 112–125.
Prawirohamidjojo, R. (2012). Hukum waris di Indonesia. Mandar Maju.
Sari, D. P. (2022). Edukasi hukum sebagai sarana peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 4(1), 15–27.
Soekanto, S. (2016). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
Subekti. (2014). Pokok-pokok hukum perdata. Intermasa.
Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2009). Hukum acara perdata dalam teori dan praktek. Mandar Maju.
Utrecht, E. (2010). Pengantar dalam hukum Indonesia. Ichtiar Baru Van Hoeve.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Sri Wahyuni Laia, Dewi Ervina Suryani, Natasya Sabrina Kathlen Sihombing, Mesra Abadi Lase, Upi Indah Stevani Laoli (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
